Golput Menang di Pilkada Jatim

Pemilih Golput menjadi “pemenang” dalam Pilkada gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008. Angka golput jauh melebihi perolehan suara lima kandidat yang bertarung dalam pilkada.

Berdasarkan pantauan Kompas di Kota dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara rata-rata hanya 60 persen dan paling tinggi sekitar 70 persen.

Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 30-40 persen. Itu belum termasuk surat suara yang tidak sah karena unsur kesengajaan dari pemilih. Jika jumlah suara tidak sah dimasukkan dalam kategori golput, maka angkanya lebih besar.

Bandingkan dengan hasil penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Litbang Kompas. Hasilnya menunjukkan, angka terakhir perolehan suara menempatkan pasangan Soekarwo – Saifullah Yusuf di urutan pertama dengan peroleh suara 25,5 persen. Sementara, pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono di tempat kedua dengan perolehan suara sebesar 25,3 persen.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang digelar 23 Juli 2008, lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004 lalu. Sebaliknya, angka golput meningkat secara signifikan.

Angka golput yang mencapai 40 persen ini jauh lebih besar dibandingkan dengan angka golput pada saat pemilu legislatif dan pilpres 2004 lalu di Kota Kediri dimana angkanya hanya 20 persen. Itupun sudah termasuk surat suara tidak sah yang dikategorikan sebagai golput.

Sebagai gambaran, di TPS 07 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri, dari 361 pemilih yang terdaftar, hanya 213 yang hadir. Sebanyak 148 orang atau sekitar 40 persennya tidak hadir. Di TPS 01 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren juga hampir sama. Dari 352 pemilih yang terdaftar, yang hadir ke TPS hanya 252. Dengan demikian jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya 100 orang atau sekitar 28 persen.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kediri Bidang Sosialisasi Taufik mengatakan gejala rendahnya antusiasme masyarakat menyambut pesta demokrasi lima tahunan, sebenarnya sudah terlihat sejak dilakukannya pemutakhiran data pemilih.

Masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak proaktif mendaftarkan diri. Justru perangkat desa setempat yang proaktif. Itupun hasilnya kurang maksimal.

Menurut Taufik ada dua faktor yang menyebabkan tingginya golput dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilgub Jatim yakni faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis adalah kurangnya sosialisasi karena terbatasnya anggaran.

KPUD hanya melakukan sosialisasi tiga kali di tiga kecamatan di Kota Kediri ditambah satu kali sosialisasi di tempat umum. Selebihnya, KPUD melakukan sosialisasi apabila ada permintaan dari instansi tertentu atau lembaga swadaya masyarakat.

Faktor teknis ini penting tapi kurang signifikan. Faktor penentu terbesar adalah non teknis yakni perasaan putus asa atau apatis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan pemimpin secara langsung akan menghasilkan pemimpin yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mereka tampaknya trauma pada pemilu presiden tahun 2004 lalu dimana hasil dari pemilihan itu ternyata tidak berdampak signifikan pada perubahan nasib rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok tetap naik dan pekerjaan sulit.

Pengalaman serta sistem yang terbentuk selama ini telah menghegemoni pemikiran mereka sehingga melahirkan sikap yang skeptis dan apatis. Toh walaupun saya tidak memberikan suara, tidak ada pengaruhnya terhadap pasangan calon yang jadi, katanya.

Sumber : Kompas.Com/24 Juli 2008

Hasil Sementara Quick Count Pilkada Jatim 2008

Hasil Sementara Quick Count Pilkada Jatim menurut LSI

1. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA – MUDJIONO = 25,38 %

2. SUTJIPTO – RIDWAN HISJAM = 20,90 %

3. SOENARJO – ALI MASCHAN MOESA = 18,89 %

4. ACHMADY – SUHARTONO = 7,89 %

5. SOEKARWO – SAIFULLAH YUSUF = 26,95 %

Pemilihan gubernur Jawa Timur kemarin ternyata hanya ibarat babak penyisihan. Karena tidak ada calon yang mencapai perolehan suara 30 persen, harus dilangsungkan babak final.

Berdasar hasil perolehan suara sementara dan quick count (hitung cepat) yang dilakukan sejumlah lembaga riset, hampir pasti pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) dan paket Kaji (Khofifah Indar Prawansa-Mudjiono) masuk final. Waktunya akan ditetapkan KPU Jatim, namun diperkirakan sekitar tiga bulan mendatang.

Seluruh lembaga kajian yang melakukan penghitungan cepat mengumumkan hasil yang mirip. Dua teratas ditempati Karsa dan Kaji. Kemudian berturut-turut S-R (Sutjipto-Ridwan Hisjam), Salam (Soenarjo-Ali Machsan Moesa), dan terakhir adalah Achsan (Achmady-Suhartono). Yang membedakan dari hasil riset itu hanya persentase perolehan suara.

Pusde-HAM (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) yang mengaku telah menghitung 100 persen sampelnya, misalnya, menempatkan Karsa yang didukung Partai Demokrat, PAN, dan PKS meraih 27,18 persen, Kaji yang diusung PPP dan sejumlah partai nonparlemen 24,93 persen, S-R yang dijagokan PDIP 21,36 persen, Salam yang diusung Partai Golkar 18,74 persen, dan Achsan dari PKB 7,78 persen. Hasil quick count lain bisa dilihat di grafis.

Hasil penghitungan cepat itu memang bukan hasil akhir. Namun, berdasar pengalaman selama ini, hasil quick count Pusde-HAM, LSI (Syaiful Mujani), dan LSI ( Denny J.A.) menunjukkan tingkat akurasi yang baik. Sampling error 1 hingga 5 persen.

Hasil yang sah adalah penghitungan suara manual yang dilakukan KPU Jawa Timur. Namun, hasil penghitungan suara sementara KPUD di beberapa kabupaten dan kota pun menunjukkan pasangan Karsa dan Kaji berada pada dua teratas.

Misalnya di Kabupaten Sidoarjo. Hingga pukul 23.00 tadi malam, pasangan Kaji meraup 11.494 suara, disusul Karsa 8.112 suara, S-R 5.953 suara, Salam 5.898 suara, dan Achsan 4.188 suara. Di Kabupaten Bojonegoro hingga pukul 22.00 tadi malam, Karsa mengumpulkan 161.114 suara, Kaji 151.010 suara, Salam 117.810 suara, S-R 87.606 suara, dan Achsan 25.431 suara. Di Lamongan, Karsa sementara mengumpulkan 172.175 suara, Kaji 169.132 suara, S-R 139.739 suara, Salam 90.506 suara, dan Achsan 46.164 suara.

Data dari KPUD Tuban sedikit berbeda. Di kabupaten ini, hingga pukul 2a2.00 tadi malam, pasangan Salam unggul dengan memperoleh 148.747 suara. Disusul Kaji 117.481 suara, S-R 108.597 suara, Karsa 91.707 suara, dan Achsan 33. 611 suara.

Di Kota Batu, hingga pukul 21.00 tadi malam, Salam juga unggul dengan 24.413 suara. Disusul Kaji dengan 20.952 suara, SR 19.778 suara, Karsa 19.250 suara, dan Achsan 3.207 suara. Di Kabupaten Malang, pasangan SR yang sementara memimpin dengan 231.135 suara. Disusul Salam 207.641 suara, Kaji 160.954 suara, Karsa 127.317 suara, dan Achsan 47.629 suara.

Meski Karsa dan Kaji tampak bersaing ketat, bukan tidak mustahil muncul kejutan. Yakni, ada pasangan yang mampu meraih lebih dari 30 persen, sebagai syarat menang satu putaran. Apalagi, ada juga lembaga riset, yakni Puskaptis, yang perhitungannya menempatkan Karsa dengan perolehan suara 31,34 persen.

Hasil mayoritas quick count yang menyebutkan tidak ada satu kandidat yang mampu meraih 30 persen suara, langsung disikapi serius KPU Jatim. Lembaga penyelenggara pilgub itu berancang-ancang menyiapkan perhelatan putaran kedua.

“Prinsipnya, kami tidak menjadikan hasil quick count sebagai acuan. Kita tunggu hasil manual. Tapi, hasil ini merupakan warning bagi kami untuk segera menyiapkan putaran kedua,” kata Ketua Divisi Kampanye KPU Jatim Didik Prasetiyono.

Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Jatim, penghitungan suara resmi baru diumumkan pada 4 Agustus mendatang. Sebab, KPU tetap mengacu pada hasil penghitungan manual.

Jika memang terjadi dua putaran, seperti apa mekanismenya? Menurut Didik, setelah mengumumkan hasil penghitungan resmi, KPU langsung meloncat pada tahap sosialisasi, masa kampanye kedua, dan coblosan.

Hanya, kata Didik, ada beberapa problem penting yang harus segera dicarikan solusi. Di antaranya masalah kartu suara dan logistik lain pilgub. Selain itu, KPU harus segera memperbaiki data pemilih. Pasalnya, dua bulan ke depan, mobilitas status pemilih berubah cukup cepat.

Apalagi, berkaca pada coblosan putaran pertama, ditemukan banyak penduduk yang gagal memberikan hak suara akibat namanya tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap). “Tentu itu PR terbesar buat kami,” katanya.

Yang jelas, rencana putaran kedua pilgub benar-benar membuat KPU Jatim pusing. Pasalnya, ada dua problem besar yang bisa menghambat pelaksanaannya. Pertama soal waktu. Sebab, tak lama lagi masuk bulan puasa dan Lebaran. Problem kedua, masa jabatan para anggota KPU berakhir pada 31 September. Artinya, jika perhelatan putaran kedua digelar, status keanggotaan mereka juga tidak jelas. Karena itulah, mereka berancang-ancang segera berkonsultasi ke KPU pusat.

Bagaimana dengan anggaran? DPRD Jatim sudah menetapkan anggaran tersebut. Yakni, Rp 225 miliar. Rencananya, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium serta uang lembur anggota KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, hingga KPPS (kelompok panitia pemungutan suara) di seluruh TPS selama dua bulan, plus logistik baru untuk putaran kedua. “Kami sudah merancang kebutuhan untuk putaran kedua. Jika sudah ditetapkan, akan kami umumkan,” imbuh anggota KPU Jatim M. Nabil.

Jika benar-benar dilangsungkan dua putaran, pentas pilgub Jatim bakal menghabiskan dana Rp 650 miliar. Sebab, sebelumnya pemprov menggelontorkan dana putaran pertama senilai Rp 425 miliar.

Sumber : jawapos.com/24 Juli 2008